Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Timur memperkuat pemahaman kepada anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) masa bakti 2026–2031 untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah setempat. "FKDM diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai mata dan telinga pemerintah dalam mendeteksi sej»»»

Ilustrasi(Antara) KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada wacana maupun pembahasan formal bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait rencana pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam pengawasan wilayah perpajakan nasional. Pe»»»

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara terkait dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati yang terkena doxing usai mengkritik kebijakan Kementerian PU. Dody mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Ia juga menyebut dirinya bukan»»»

JAKARTA, KOMPAS.com– JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah kabar mengenai Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) turut memburu data pajak hingga ke pelosok desa. Direktur Penyuluhan, »»»

DJP Gandeng TNI-Polri Perkuat Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak20 Jul 2026, 17:53 WIBTriyan PangastutiNewsChannelAdd Us on Googleilustrasi pembayaran pajak motor (IDN Times/Arief Rahmat)Intinya SihDJP menggandeng TNI dan Polri, khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, untuk memperkuat pengawasan kepat»»»

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tidak melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang merupakan unsur TNI untuk memburu data pajak. Dalam unggahan instgram @ditjenpajakri, pelibatan Babinsa hingga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Mas»»»

Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran diperbaiki. Budi mengungkapkan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2025 hanya mencapai 42,9 persen atau terendah dalam sejarah. Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Kom»»»

, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperluas pola pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam beleid tersebut, DJP memperluas pemanfaatan teknologi informasi dan cakupan basis da»»»