Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan gugatan soal surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka hari ini. Gugatan ini diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana. "Jadwal sidang: replik penggugat secara elektronik dan tambahan bukti»»»

Jadi pihak yang bersengketa itu Pak Subhan dan Dikdasmen. Jadi yang dapat mengajukan (PK) itu adalah para pihakJakarta (ANTARA) - Praktisi hukum Abdul Wakil Kamal menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Penga»»»

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Indonesia, Bivitri Susanti mengatakan, tak mungkin ada upaya Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh pihak tergugat. Hal ini disampaikan sebagai respons upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hendak melak»»»

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berpotensi menghentikan perkara keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka lantaran sudah adanya putusan Mahkamah Agung. Ia berpendapat perkara yang tengah berjalan di PTUN itu»»»

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memiliki kekuatan hukum tetap. "Memang i»»»

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof Yusril Ihza Mahendra menyatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bersifat final. Keputusan MA menyat»»»