Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana, menilai perbaikan tata kelola infrastruktur perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, lanjutnya, dikutip dari keterangan resmi BPK di Jaka»»»

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memperketat pengawasan penggunaan anggaran pelatnas dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah ini guna memastikan dana yang disalurkan kepada cabang olahraga sampai kepada atlet dan digunakan s»»»

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pengelolaan aset Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025. BPK meminta BSSN memperkuat penataan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki agar pengelolaan kekayaan negara »»»

JAKARTA - Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menyatakan heran atas dakwaan dirinya terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Sebab, ia merasa tidak pernah menerima uang atas proses yang kini dipermasalahkan. Gus Yaqut mengaku tidak memahami atas dakwaan ters»»»

JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 sekaligus menuntaskan semua rekomendasi hasil audit yang diberikan BPK. BSSN tercatat sebagai kementeria»»»

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyebut jika Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah memindaklanjuti segala arahannya. Merespons hal tersebut, Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan BSSN turut menjadi contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertang»»»

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jakarta Timur, Senin (10/8/2026). Sidak tersebut untuk memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan profesional sekaligus menegaska»»»

Jakarta - Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat ini diberikan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Kebudayaan Tahun Anggaran (TA) 2025. Capaian tersebut merupakan buk»»»

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kebudayaan resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi Kementerian Kebudayaan sejak»»»