REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto mengusulkan agar penyadapan dalam penanganan kasus narkotika dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan. Usulan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa. Penyadap»»»

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto mengusulkan agar mekanisme penyadapan dalam upaya penindakan kasus narkotika dapat dilakukan sejak tahapan penyelidikan, yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika. Dia mengatakan»»»

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengeluhkan pembatasan kewenangan penyadapan BNN yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Menurutnya, pembatasan tersebut menghambat penanganan kasus narkotika. “Hal yang paling kru»»»

Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengusulkan supaya diberi kewenangan penyadapan mulai tahap penyelidikan. BNN ingin ada kekhususan dalam ranah penyadapan untuk membongkar jaringan peredaran narkotika. "Kami memandang perlu membahas terkait teknik penyelidikan»»»

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto mempersoalkan pembatasan kewenangan penyadapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru karena menghambat penanganan kasus narkotika. “Hal yang paling krusial adalah terkait substansi pada Undang-Undang KU»»»

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin mendorong agar persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( KontraS ), Andrie Yunus digelar di peradilan umum.Safaruddin pun menyorot»»»

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melaksanakan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah resmi berlaku 2 Januari 2026. "Prinsipnya bahwa KPK sebagai lembaga yang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korups»»»

Jakarta, tvOnenews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih melakukan pembahasan internal terkait penyesuaian penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pid»»»

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut 100 gudang Bulog akan dibangun di daerah yang belum memiliki gudang, termasuk di daerah terdepan, terluar dan terpencil (3T). Kapasitas gudang dibangun sesuai dengan potensi pertanian di daerah yang akan dibangun. "K»»»

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terbuka menuntut serangkaian kewenangan "super" agar dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang sedang digodok di DPR. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2»»»

Ilustrasi(Dok.MI) Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) justru memperkuat posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak menghilangkan sifat lex specialis, atau aturan khusus yang dimiliki KPK. Menurut dia, hal tersebut dap»»»