Irjen Eko Hadi Dipecat, Polri Tegaskan Tak Ada Impunitas bagi Pelanggar

Have anything to say about this article?

You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.

Comment
Cancel
Your comment has been sent successfuly! Thank you.
Detik Indonesia 12h

Irjen Eko Hadi Dipecat, Polri Tegaskan Tak Ada Impunitas bagi Pelanggar

Jakarta - Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal terhadap personel yang melanggar. Penegasan itu disampaikan menyusul pengumuman hasil sidang etik terhadap salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Irjen Eko Hadi Sa»»»

news.detik.com
Liputan6 Indonesia 19h

Dugaan Makar Penyadapan Presiden Naik ke Penyidikan

Liputan6.com, Jakarta - Polri menyampaikan perkembangan terkini kasus penyadapan presiden dan sejumlah tokoh yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan tiga jenderal lainnya. Terkait dugaan makar di balik operasi penyadapan itu, sudah naik ke tahap penyidikan. "Untuk penge»»»

liputan6.com
IDN Times Indonesia 19h

Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit Digelar Pekan Depan

Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit Digelar Pekan Depan17 Nov 2026, 13:41 WIB2 min readSanti DewiNewsChannelAdd Us on GoogleMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman (kiri) ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)In»»»

idntimes.com
iNews Indonesia 17.11. 01:34

Nasib Irjen Eko Hadi Ditentukan Hari Ini, Hadapi Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden

JAKARTA, iNews.id - Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026) hari ini. Sidang ini menjadi penentu nasib jenderal bintang dua tersebut usai terlibat kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kepala Bir»»»

inews.id
Kompas Indonesia 16.11. 16:07

Anggota DPR: Perlu Diatur Pihak yang Diberi Kewenangan Penyadapan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P I Wayan Sudirta mengatakan, siapa-siapa saja yang diberi kewenangan untuk penyadapan perlu diatur secara jelas melalui RUU Penyadapan. Wayan menjelaskan, UU ini harus mampu mengatur kriteria dan ruang lingkup penyadapan, seperti apakah penya»»»

nasional.kompas.com
Have anything to say about this article?

You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.

Comment
Cancel
Your comment has been sent successfuly! Thank you.