Dukcapil Genjot Kepemilikan KIA dan Aktivasi IKD Hingga ke Desa
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
CommentYour comment has been sent successfuly! Thank you.
Dukcapil Genjot Kepemilikan KIA dan Aktivasi IKD Hingga ke Desa
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan edukasi dan mobilisasi masyarakat agar semakin banyak anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dan warga yang memiliki KTP elektronik dapat memanfaatkan Identitas Kepend»»»
KPK Duga Dana Operasional Fiktif Zaman Lukas Enembe Capai Triliunan
Jakarta - KPK masih melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2022. KPK mengungkap dana operasional fiktif era mantan Gubernur Papua mendiang Lukas Enembe itu tembus triliunan rupiah. Jubir KPK Budi Prasetyo menj»»»
Wamendagri siap kawal pengalihan PPPK guru ke pemerintah pusat
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan kesiapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengawal pelaksanaan pengalihan tata kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dari pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah pusat. Ribka menilai penga»»»
Konflik Sosial Mengintai di Balik Batas Desa yang Belum Selesai
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Percepatan penegasan batas desa dinilai mendesak mengingat besarnya potensi konflik sosial akibat perbedaan klaim wilayah di tengah masyarakat.Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P Bolombo menjelaskan, batas desa harus dipetakan »»»
Wamendagri: Pemerintah Dorong Penguatan Kepemimpinan Kepala Daerah
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah. Selain itu, Pemerintah juga mendorong lahirnya rencana aksi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, mengatakan, pemeri»»»
BPSDM Kemendagri Perkuat Kepemimpinan Kepala Daerah melalui KPPD 2026
JAKARTA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah melalui Program Kepemimpinan Kepala Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026. Program yang berlangsung pada 2–12 September 2026 ini diran»»»
DPR Desak Larangan Aktivitas Sound Horeg Berlaku Secara Nasional
Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, melayangkan desakan kepada pemerintah pusat untuk segera memberlakukan larangan berskala nasional terhadap kegiatan "sound horeg". Langkah tegas ini dipicu oleh rentetan insiden tragis di Jawa Timur yang telah merenggut nyawa tiga orang»»»
Kemendagri Dorong Mahasiswa Jadi Garda Terdepan Penanganan TBC di Tingkat Desa
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong mobilisasi mahasiswa dari konsorsium perguruan tinggi sebagai garda terdepan penanganan tuberkulosis (TBC) hingga ke tingkat desa. Pelibatan mahasiswa dinilai ampuh mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan, teru»»»
RPPLH Resmi Disahkan, Perjelas Batas Ekologis Jakarta hingga 2055
RPPLH Resmi Disahkan, Perjelas Batas Ekologis Jakarta hingga 205513 Agu 2026, 01:20 WIBUMI JARI WIDAYAHNewsChannelAdd Us on GoogleGubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan serta Raperda Rencana Perli»»»
Integrasi Satusehat-Siak, Akte Kelahiran Terbit Setelah Bayi Lahir
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan meluncurkan layanan digitalisasi akta kelahiran melalui integrasi platform satusehat dengan sistem informasi administrasi kependudukan atau siak. Selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Selasa, 11/08/2026) »»»
Kemendagri Petakan Titik Rawan Korupsi, Gandeng KPK Perkuat Pencegahan di Daerah
KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memetakan titik rawan korupsi di daerah untuk memperkuat sisi pencegahan. Berdasarkan data Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, titik rawan tersebut tersebar dala»»»
Kemendagri Gandeng KPK Cegah Korusi di Pemda
ilustrasi pencegahan korupsi di Pemda.(MI) KEMENTERIAN Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim gabungan untuk memetakan risiko korupsi dan memperkuat upaya pencegahan di lingkungan pemerintah daerah melalui pembinaan di seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karn»»»
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
Comment