Jangan Hanya Teknis, Revisi UU Pemilu Harus Jamin Representasi Nyata PerempuanPembahasan revisi Undang-Undang Pemilu harus memberi ruang perbaikan kualitas demokrasi, memperkuat sistem kepartaian, serta mempertegas kebijakan afirmasi. Kompas/Hidayat Salam JAKARTA, KOMPAS – Pembahasan revisi Undang-»»»

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memberikan target ambisius kepada pengurus baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulawesi Selatan. Ia meminta agar partainya mampu meraih perolehan suara terbanyak pada Pemilu Legislatif mendatang. Target te»»»

Liputan6.com, Jakarta Baleg DPR membuka wacana pemisahan pelaksanaan pemilu ke dalam dua tahap, yakni pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, dalam penyusunan RUU Pemilu. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menjelaskan pemilu legislatif itu meliputi DPR RI, DPD RI, dan DPRD, seda»»»

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo membuka wacana adanya pemisahan pelaksanaan pemilu ke dalam dua tahap, yakni pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Dia menjelaskan pemilu legislatif itu meliputi DPR RI»»»

Jakarta - Tidak sedikit kawan-kawan saya yang berseloroh, "Demokrasi itu bukan tujuan, bukankah ia hanya jalan untuk mencapai kesejahteraan?", lalu yang lain menyahut, "Ya betul, lihat Tiongkok, luar biasa bargaining position-nya di kancah global, dan tidak perlu repot-repot dengan demokrasi." Obro»»»

JAKARTA, investor.id - Kuota peserta penerima bantuan iuran (PBI) pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 96,8 juta di 2021 direncanakan perlahan menyusut menjadi hanya 40 juta peserta pada tahun 2024. Usulan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pemb»»»

Jakarta, HanTer - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali menyampaikan pentingnya melakukan amandemen ke-5 UUD 1945. Kali ini, LaNyalla mengutarakan hal itu saat menjadi pembicara di FGD Pasca-Sarjana Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, yang digelar secara virtual, Kamis (8/7/2012»»»

"Pancasila dengan kitab suci Alquran pilih mana?" demikian pertanyaan asesor kepada salah satu pegawai KPK yang mengikuti asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Asesmen tersebut digelar awal sampai akhir Maret 2021. KPK menggandeng BKN dalam mela»»»

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait verifikasi partai politik (Parpol) dalam kepesertaan pemilu setidaknya telah mengkotak-kotakkan partai politik menjadi tiga kategori. "Kategori pertama, yaitu partai politik yang sudah m»»»