Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara..,Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) menilai perbaikan regulasi tata kelola perdagangan sawit penting bagi stabilitas ekosistem industri nasional dari komoditas tersebut. Hal ini menyusul pembentuk»»»

Jakarta, tvOnenews.com - Dugaan keracunan massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulogebang, Jakarta Timur, menuai sorotan dari berbagai pihak. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras turun langsung meninjau rumah sakit t»»»

Jakarta - Pemerintah mewajibkan industri peleburan atau smelter untuk memasang alat pendeteksi radiasi atau Radiation Portal Monitor (RPM) untuk mencegah kontaminasi radioaktif pada bahan baku yang digunakan. Kebijakan ini menyusul kasus kontaminasi radioaktif cesium 137 (Cs-137) di Kawasan Industr»»»

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap pergerakan bahan baku logam dan aktivitas industri peleburan setelah terungkapnya kasus paparan Cesium-137 di Cikande, Banten. Sejumlah kementerian dan lembaga kini menyiapkan aturan baru untuk memastikan kejadian serupa tid»»»

JAKARTA, KOMPAS – Agenda transisi energi nasional yang digadang-gadang sebagai solusi menghadapi krisis iklim dinilai memiliki kerentanan korupsi yang sangat tinggi. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai kerentanan itu tidak hanya terjadi pada level proyek, tetapi juga pada pembentukan kebija»»»

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah dinilai perlu mencari strategi baru memberantas rokok ilegal yang ada di Indonesia saat ini. Sejauh ini, upaya pemerintah belum berdampak signifikan karena peredaran rokok ilegal masih marak ditemukan secara bebas. Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Vet»»»

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemimpas) memberlakukan penerbitan paspor elektronik 100 persen secara bertahap. Hal ini dimulai di 13 kantor imigrasi di Indonesia mulai 1 Desember 2024. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam »»»