Penegakan hukum harus mampu menjangkau aktor intelektual dan pihak yang menikmati hasil kejahatanJakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai bahwa KUHP baru menjadi landasan hukum yang kuat dalam penindakan kasus pertanahan, seperti pemalsuan dokumen hingga praktik memasukkan keteran»»»

Jakarta - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuka babak baru dalam upaya pemberantasan mafia tanah. Menurutnya, praktik mafia tanah selama ini menjadi salah satu bentuk kejahatan yang »»»