Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 12% berlaku 1 Januari 2025 menuai penolakan dari berbagai pihak. Dasar kenaikan PPN yang termuat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 atau UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kini disorot. UU HPP disahkan dalam ra»»»

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus Waketum PKB Hanif Dhakiri menyebut pemerintah harus mencari solusi lain terkait dengan peningkatan pendapatan negara. Hal ini merespon soal rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang memunculkan pro dan kontr»»»

Suara.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI fraksi PKB, Hanif Dhakiri, mengusulkan jika objek pajak barang mewah yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen harus diperluas. Hal itu perlu dilakukan lantaran pendapatan negara dari pajak barang mewah masih terlalu kecil. Hal itu disampai»»»

Liputan6.com, Jakarta - Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen pada 2025. Kebijakan kenaikan PPN tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sementara itu, masyarakat masih terbebani kenaikan PPN dari 10 pe»»»

JAKARTA - Komisi XI DPR RI telah menegaskan bahwa penundaan kenaikan PPN menjadi 12% tidak perlu mengubah UU HPP (Harmonisasi Peraturan Pajak) 2021. Ini berarti prosesnya bisa diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) saja."DPP PKB ikut mengadvokasi pandangan itu. UU HPP itu memang memberi ruang »»»

Apabila kenaikan PPN terjadi, berpotensi mengganggu rantai produksi manufaktur dan padat karya yang bisa berujung PHK pekerja.Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 12 persen bukan harga mati atau»»»

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Hanif Dhakiri, mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi dan menunda penerapan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Menurutnya, kebijakan PPN 12 persen mem»»»

ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Eva Yuliana mendukung usulan tambahan anggaran Rp12,14 triliun bagi Polri. Penambahan dana itu dinilai penting mengingat beban kerja Korps Bhayangkara yang berat terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Mari kita dukung untuk anggarannya dit»»»

Jakarta (SIB) Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah ekstra memperhatikan 16 provinsi yang diprediksi masuk kategori miskin pada 2024. Sebelumnya kategori tersebut dilaporkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangun»»»