PB HMI Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh-Sumut-Sumbar

Have anything to say about this article?

You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.

Comment
Cancel
Your comment has been sent successfuly! Thank you.
Detik Indonesia 1h

PB HMI Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh-Sumut-Sumbar

Jakarta - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berduka atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). HMI meminta agar pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional. "Kita saat ini menghadapi situasi darura»»»

news.detik.com
TV ONE Indonesia 15.08. 13:30

Kasus Dua Siswa SDIT di Bekasi yang Tewas Saat Ekskul Renang Naik ke Tahap Penyidikan

Jakarta, tvOnenews.com - Polisi meningkatkan status kasus dua siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibnul Jazari di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, yang tewas dalam kegiatan ekstrakurikuler renang dari penyelidikan ke penyidikan. Kapolsek Babelan, Kompol Wito mengatakan bahwa peningkatan st»»»

tvonenews.com
Kompas Indonesia 15.08. 08:50

Profil Said Aqil Siradj, Komisaris Utama PT KAI

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Said Aqil Siradj tetap tercatat sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero meskipun ada beberapa perubahan di jajaran direksi dan komisaris yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Adapun Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi KAI lewa»»»

money.kompas.com
Antara Indonesia 15.08. 06:07

KPK: Upaya paksa Bupati Pati belum ada karena terlibat banyak klaster

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyJakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (»»»

antaranews.com
Liputan6 Indonesia 15.08. 01:22

Bupati Pati Sudewo Kembalikan Uang Dugaan Korupsi DJKA, KPK: Tidak Hapus Pidananya!

Liputan6.com, Jakarta - KPK menegaskan pengembalian uang oleh Bupati Pati Sudewo (SDW) tidak menghapus unsur pidana dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. “Pengembalian kerugian keuangan negara tida»»»

liputan6.com
Republika Online Indonesia 14.08. 20:56

KPK Tegaskan Pengembalian Uang Bupati Pati Tak Hapus Pidana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pengembalian uang oleh Bupati Pati, Sudewo, tidak menghapus unsur pidananya dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementeri»»»

news.republika.co.id
Tempo Indonesia 24.10.2023. 07:15

HNW Tekankan Pentingnya Generasi Milenial Paham Konstitusi

Iklan Dihadapan ratusan siswa siswi dan staf pengajar SMA Bakti Idhata, Cilandak Jakarta Selatan, Wakil Ketua MPR Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengingatkan generasi millenial tentang pentingnya Konstitusi agar dapat melanjutkan peran dengan tidak melupakan sejarah. Karena dengan mengetahui sejar»»»

nasional.tempo.co
Have anything to say about this article?

You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.

Comment
Cancel
Your comment has been sent successfuly! Thank you.