DEN Wanti-wanti Hal Ini Jika Insentif Kendaraan Listrik Disetop
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
CommentYour comment has been sent successfuly! Thank you.
DEN Wanti-wanti Hal Ini Jika Insentif Kendaraan Listrik Disetop
Jakarta - Dewan Energi Nasional (DEN) menilai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan meningkat seiring dengan menurunnya minat publik terhadap kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Penurunan minat ini disebut akan terjadi jika pemerintah menghentikan Insentif bagi ekosistem kendaraan EV. Anggota »»»
Pakar: Penghentian insentif picu kenaikan harga kendaraan listrik
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center for Energy Policy M Kholid Syeirazi menilai wacana pemerintah untuk tidak melanjutkan sejumlah insentif fiskal terhadap kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada 2026 dapat memicu kenaikan harga kendaraan tersebut di pasaran. Kondisi tersebut, lanjut »»»
Menkeu Purbaya Ungkap 40 Perusahaan Asal China Gelapkan Pajak PPN
Menkeu Purbaya Ungkap 40 Perusahaan Asal China Gelapkan Pajak PPN 14 Jan 2026, 14:55 WIBTriyan PangastutiMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat acara Semangat Awal Tahun by IDN Times di Jakarta, Rabu (14/1). (Dok. IDN)Intinya sih...Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ungkap 40 perusahaan baja»»»
Purbaya Buru 40 Perusahaan Baja Pengemplang Pajak, Ada dari China hingga Indonesia
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masif di industri baja.Purbaya mengungkapkan kementeriannya telah mendeteksi 40 perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik culas tersebut, dan tindakan »»»
Menkeu Purbaya Ungkap 40 Perusahaan Asal China Tak Bayar Pajak, Dua Segera Disidak
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap adanya pelanggaran perpajakan yang melibatkan sejumlah perusahaan baja asal China yang beroperasi di Indonesia. Ia mendeteksi 40 perusahaan tidak memenuhi kewajiban pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adap»»»
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
Comment