JAKARTA - Pemerintah memberi batas waktu 31 Desember 2026 bagi kementerian terkait untuk menerbitkan aturan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Kementerian terkait meliputi Kementerian Komunikasi dan Dig»»»

Jakarta, tvOnenews.com – Payung hukum yang dinanti-nantikan jutaan pengemudi ojek online (ojol) di seluruh Indonesia akhirnya resmi terbit. DPR RI bersama pemerintah secara resmi mengumumkan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berb»»»

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital pada 8 Oktober 2026. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, termasuk pembagian tarif antara pengemudi dan aplikator. Dalam aturan »»»

Jakarta - Aturan bagi ekosistem ojek online (ojol) kini resmi berpayung hukum. DPR RI memastikan pelaksanaannya berjalan selaras di tiga kementerian. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Sari Yuliati, bersama pemerintah mengu»»»

Akan diketuai oleh Pak Maman Abdurrahman selaku Menteri UMKM agar sinkronisasi dan harmonisasi untuk pelaksanaan Perpres ini bisa berjalan dengan baik dan lancarJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa tiga kementerian akan membentuk forum komunikasi atau forum bersa»»»

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menetapkan batas waktu 31 Desember 2026 bagi kementerian terkait untuk menerbitkan aturan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) »»»

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR menyepakati pengaturan ekosistem transportasi daring atau ojek daring (ojol) yang akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Regulasi tersebut mencakup biaya platform sebesar 8 persen, perlindungan pengemudi, serta pengaturan layanan angkutan »»»

Daftar Isi Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah dan DPR telah melakukan sinkronisasi serta harmonisasi untuk menyusun aturan yang mengakomodasi aspirasi para pelaku ojek online (ojol). Dasco menyebut aturan itu akan memuat ketentuan soal tarif pengangkut»»»