DJP ubah pola pengawasan wajib pajak dengan andalkan teknologi-data

Have anything to say about this article?

You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.

Comment
Cancel
Your comment has been sent successfuly! Thank you.
Antara Indonesia 1h

DJP ubah pola pengawasan wajib pajak dengan andalkan teknologi-data

Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya perluasan basis data dan penguasaan wilayahJakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengubah pola pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan memperluas pemanfaatan teknologi informasi serta»»»

antaranews.com
Kompas Indonesia 30.06. 11:48

Syarat Agar Pencairan JHT hingga Rp 50 Juta Bebas Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di bawah Rp 50 juta tidak dikenai pajak, alias bertarif 0 persen. Namun, perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono mengat»»»

money.kompas.com
Liputan6 Indonesia 07.04. 07:08

KPK Butuh Keterangan Bos Rokok HS di Kasus Korupsi Bea Cukai, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satunya dengan memanggil bos dari rokok HS, Muhammad Suryo sebagai saksi. Menurut Juru Bicara KP»»»

liputan6.com
CNN Indonesia Indonesia 07.04. 00:50

Purbaya Endus Kebocoran di Balik Restitusi Pajak 2025 Rp360 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengendus adanya potensi kebocoran dalam restitusi pajak tahun lalu yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Restitusi pajak merupakan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan oleh wajib pajak. Purbaya merasa laporan restitusi pada 2025 yang»»»

cnnindonesia.com
Detik Indonesia 03.04. 09:30

Surat Edaran MenPAN-RB 2026 Tentang Aturan WFH ASN dan Lampirannya

Jakarta - Pemerintah menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka upaya menghemat energi. Kebijakan WFH ASN ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah, yang »»»

news.detik.com
IDN Times Indonesia 03.04. 06:58

Kebijakan WFH ASN Ditetapkan Setiap Jumat

Dukung Kebijakan ASN WFH, Mentrans Iftitah: Tapi Bukan Berarti Libur03 Apr 2026, 11:45 WIBAmir FaisolMenteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara saat halalbihalal bersama ASN Kementerian Transmigrasi. (Dok. Kementrans).Intinya SihKementerian Transmigrasi mendukung kebijakan WFH bagi ASN satu »»»

idntimes.com
Republika Online Indonesia 02.04. 12:40

Dukung Penguatan Pasar Keuangan, BRI Raih 3 Penghargaan Dealer Utama dengan Kinerja Terbaik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan capaian positif dengan meraih tiga penghargaan Dealer Utama Kinerja Terbaik pada Tahun 2025 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pengakuan ini memperlihatkan konsistensi BRI dalam mengambil bagian pada »»»

ekonomi.republika.co.id
CNBC Indonesia Indonesia 02.04. 09:38

Bulog Mau Luncurkan Beras SPHP Kemasan 2 Kg, Warga RI Bisa Beli Banyak

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memberi bocoran, rencana perusahaannya menambah variasi kemasan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi ukuran 2 kilogram (kg), di mana sebelumnya hanya tersedia kemasan 5 kg. Langkah ini dilakukan untuk men»»»

cnbcindonesia.com
Have anything to say about this article?

You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.

Comment
Cancel
Your comment has been sent successfuly! Thank you.