DJP ubah pola pengawasan wajib pajak dengan andalkan teknologi-data
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
CommentYour comment has been sent successfuly! Thank you.
DJP ubah pola pengawasan wajib pajak dengan andalkan teknologi-data
Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya perluasan basis data dan penguasaan wilayahJakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengubah pola pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan memperluas pemanfaatan teknologi informasi serta»»»
Syarat Agar Pencairan JHT hingga Rp 50 Juta Bebas Pajak
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di bawah Rp 50 juta tidak dikenai pajak, alias bertarif 0 persen. Namun, perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono mengat»»»
KPK Butuh Keterangan Bos Rokok HS di Kasus Korupsi Bea Cukai, Ini Alasannya
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satunya dengan memanggil bos dari rokok HS, Muhammad Suryo sebagai saksi. Menurut Juru Bicara KP»»»
Purbaya Endus Kebocoran di Balik Restitusi Pajak 2025 Rp360 Triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengendus adanya potensi kebocoran dalam restitusi pajak tahun lalu yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Restitusi pajak merupakan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan oleh wajib pajak. Purbaya merasa laporan restitusi pada 2025 yang»»»
Surat Edaran MenPAN-RB 2026 Tentang Aturan WFH ASN dan Lampirannya
Jakarta - Pemerintah menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka upaya menghemat energi. Kebijakan WFH ASN ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah, yang »»»
Kebijakan WFH ASN Ditetapkan Setiap Jumat
Dukung Kebijakan ASN WFH, Mentrans Iftitah: Tapi Bukan Berarti Libur03 Apr 2026, 11:45 WIBAmir FaisolMenteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara saat halalbihalal bersama ASN Kementerian Transmigrasi. (Dok. Kementrans).Intinya SihKementerian Transmigrasi mendukung kebijakan WFH bagi ASN satu »»»
Dukung Penguatan Pasar Keuangan, BRI Raih 3 Penghargaan Dealer Utama dengan Kinerja Terbaik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan capaian positif dengan meraih tiga penghargaan Dealer Utama Kinerja Terbaik pada Tahun 2025 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pengakuan ini memperlihatkan konsistensi BRI dalam mengambil bagian pada »»»
Bulog Mau Luncurkan Beras SPHP Kemasan 2 Kg, Warga RI Bisa Beli Banyak
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memberi bocoran, rencana perusahaannya menambah variasi kemasan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi ukuran 2 kilogram (kg), di mana sebelumnya hanya tersedia kemasan 5 kg. Langkah ini dilakukan untuk men»»»
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
Comment