84 Persen PRT Perempuan, Menteri PPPA Harap Pengesahan UU PPRT Cegah Praktik Pekerja Anak
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
CommentYour comment has been sent successfuly! Thank you.
84 Persen PRT Perempuan, Menteri PPPA Harap Pengesahan UU PPRT Cegah Praktik Pekerja Anak
JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengungkapkan bahwa 84 persen dari sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia adalah perempuan. Selain itu, Arifah menyampaikan sekitar 20,09 persen atau 143.000 PRT merupakan anak di bawah»»»
Komisi XIII: Pengesahan RUU PSDK wujud keberpihakan negara pada korban
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan bahwa pengesahan Rancangannya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) merupakan wujud keberpihakan negara kepada saksi dan korban kejahatan. Sugiat mengatakan RUU PSDK terdiri atas 12 bab dan 78 pasal»»»
DPR Sahkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi XIII Dorong Sosialisasi Masif
Liputan6.com, Jakarta - DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Paripurna dipimpina oleh Ketu»»»
6 Poin Penting RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang Baru Disahkan Jadi UU
JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK) menjadi undang-undang (UU). Lantas, apa saja poin penting dalam perubahan itu? Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pa»»»
Puan Pimpin Pengesahan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban
Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani hari ini memimpin Rapat Paripurna DPR RI. Ada sejumlah agenda dalam Rapat Paripurna, termasuk pengesahan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) serta UU Pelindungan Saksi dan Korban. Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025 »»»
Panja DPR Dorong RUU Perlindungan Saksi dan Korban Segera Disahkan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) didorong segera disahkan. Regulasi ini dinilai krusial untuk memperkuat perlindungan hukum di tengah perkembangan sistem peradilan. Ketua Panja RUU PSDK Dewi Asmara mengatakan aturan lama sudah tidak lagi re»»»
8 Poin Penting dalam RUU-PDSK yang Digodok DPR-Pemerintah
Jakarta, CNBC Indonesia - DPR RI tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU-PSDK) sebagai pengganti UU No.31 Tahu 2014. Ketua Komisi XIII Willy Aditya mengungkapkan bahwa RUU-PDSK yang saat ini tengah dibuat untuk mengganti UU-PDSK No.31 Tahun 2014 yang menurutnya »»»
Menteri Basuki Belum Tahu Investasi Otorita IKN Tahun Ini Ditargetkan Capai Rp 100 Triliun
Iklan TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas atau Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadilmuljono blak-blakan soal target investasi di IKN sebesar Rp 100 triliun pada 2024. Basuki yang ditunjuk menggantikan Bambang Susantono pada 3 Juni lalu, mengaku belum tahu detail target tersebut. »»»
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
Comment