Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mendukung pengaktifan kembali jabatan atau posisi Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI. Ia menyebut reaktivasi Kaster TNI tak perlu dibahas di DPR. Dave menilai pengaktifan posisi jabatan itu sepenuhnya merupakan hak lembaga. ADVERTISEM»»»

Sempat Dihapus di Era Gus Dur, Jabatan Kaster TNI Kini Dihidupkan Lagi15 Mar 2026, 20:17 WIBSanti DewiIlustrasi Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. (Dok. Puspen TNI)Intinya SihPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghidupkan kembali jabatan Kepala Staf Teritorial (Kaster) dan menunjuk Letjen Ba»»»

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Centra Initiative, DeJure, PBHI, IMPARSIAL, Raksha Initiatives, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), mengecam mengecam tindakan represif dan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI di Aceh Utara yang berunjuk rasa te»»»

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid, menerima Penghargaan Kepemimpinan nasional tahun 2025 dalam kategori Tata Kelola Digital dan Komunikasi Strategis. Penghargaan itu diserahkan langsung di Jakarta oleh Direktur Utama/CEO media penyelengg»»»

Penunjukan prajurit aktif di pucuk pimpinan Perum Bulog terus menuai polemik. Tak lain karena Undang-Undang TNI telah melarangnya. Profesionalisme TNI dikhawatirkan terdampak jika jabatan sipil terus diisi oleh prajurit TNI. Belum lagi dampak demotivasi bagi pegawai sipil. Pengangkatan Mayjen Ahmad»»»

Jakarta - Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi I DPR RI terkait revisi UU TNI. Koalisi Masyarakat Sipil tetap menolak keras RUU ini karena masih mengandung pasal bermasalah. Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari SETARA Institute, Imparsial, Elsam, WALHI, Kon»»»

Jakarta, Beritasatu.com - Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Kamis (13/3/2025) hingga pagi ini. Pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang masih di DPR masih hangat diperbincangkan. Isu politik hukum terkini lain yang banyak menyedot perhatian publik »»»

Suara.com - Ketiadaan Fraksi Militer di DPR disebut-sebut membuat TNI tidak mungkin kembali menerapkan system dwifungsi seperti di Era Orde Baru. Hal tersebut disampaikan pakar keamanan dan pertahanan, Kusnanto Anggoro, saat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang TNI dengan Komisi I DPR RI »»»

Jakarta (SIB) DPR RI menggelar rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024, yang mengambil keputusan pengesahan calon Panglima TNI. Jenderal TNI Agus Subiyanto kini telah disahkan menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. Pantauan di ruang rapat paripurna, ge»»»

JawaPos.com - Jenderal Agus Subiyanto akan segera dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/11) besok. Hal ini setelah DPR RI mengesahkan Jenderal Agus Subiyanto, dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sel»»»

JAKARTA - Laksamana TNI Yudo Margono menggelar exit briefing atau pengarahan terakhir sebagai Panglima TNI . Dalam kegiatan itu ia juga sekaligus berpamitan kepada seluruh prajuritnya di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).Tidak hanya itu, pada acara exit brie»»»

Jakarta, CNBC Indonesia- Komisi I DPR menyepakati Jenderal Agus Subiyanto, sebagai Panglima TNI baru, menggantikan Laksamana Yudo Margono. Keputusan ini disepakati setelah uji kelayakan dan uji kepatutan panglima TNI, yang digelar pagi ini. Informasi selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indo»»»

PIKIRAN RAKYAT - Rapat dengar pendapat umum (RDPU) uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dilakukan pada Senin, 13 November 2023 pagi. "Jadi akan dimulai pagi dengan penyampaian visi dan misi kurang lebih 30 menit dilakukan secara»»»

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk memikirkan ulang status Siaga Tempur atas peningkatan eskalasi konflik di Papua. Menurut Christina, istilah tersebut menimbulkan efek ke»»»