JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto meminta publik tidak memolemikkan pelibatan unsur TNI dan Polri, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dalam pengawasan kepatuhan wajib »»»

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum telah resmi menetapkan tarif nol rupiah alias gratis untuk hak cipta karya lagu maupun musik. Penyesuaian tarif yang menjadi bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari semula Rp 200 ribu menjadi Rp 0 i»»»

Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas buka suara terkait penyesuaian tarif layanan kewarganegaraan yang menjadi sorotan publik. Ia menegaskan kenaikan tarif, baik permohonan naturalisasi dan pelepasan status warga negara Indonesia (WNI), dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan»»»

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan klarifikasi terkait keterlibatan aparat TNI-Polri dalam kegiatan pengawasan wajib pajak. Keterlibatan TNI/Polri dalam kegiatan pengawasan wajib pajak tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 t»»»

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku, sebagian anggarannya masih diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). IDXChannel - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku, sebagian anggarannya masih diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Dia pun meminta Kemenkeu un»»»

Mabes TNI Buka Suara soal Tentara Dilibatkan Awasi Wajib Pajak20 Jul 2026, 14:53 WIBSanti DewiNewsChannelAdd Us on GoogleKepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas di Balai Wartawan Cilangkap, Jakarta Timur. (Dok. Puspen TNI)Intinya SihGini KakMabes TNI menegaskan belum ada pembaha»»»