Lindungi Industri Pers Nasional, Menkomdigi Dorong Kolaborasi Media
:quality(80)/https://cdn-dam.kompas.id/images/2026/11/01/cfa3e8dd2ea1347f5e37a41d1d43cb1f-WhatsApp_Image_2026_11_01_at_12.48.45.jpeg&srcmobile=https://assetd.kompas.id/b6vZ6zBsjSrrmKvS9lIKS1Mf3YQ=/480x854/smart/filters:format(webp):quality(80)/https://cdn-dam.kompas.id/images/2026/11/01/cfa3e8dd2ea1347f5e37a41d1d43cb1f-WhatsApp_Image_2026_11_01_at_12.48.45.jpeg&isvideo=false&texture=none){kind=link}
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
CommentYour comment has been sent successfuly! Thank you.
Lindungi Industri Pers Nasional, Menkomdigi Dorong Kolaborasi Media
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong penguatan perlindungan industri pers nasional melalui kebijakan dan kolaborasi antarmedia. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas di tengah dominasi platform digital. M»»»
:quality(80)/https://cdn-dam.kompas.id/images/2026/11/01/cfa3e8dd2ea1347f5e37a41d1d43cb1f-WhatsApp_Image_2026_11_01_at_12.48.45.jpeg)
Remotivi dan SAFEnet Anggap Sensor Konten Marak
JAKARTA, KOMPAS — Remotivi dan SAFENet, lembaga masyarakat sipil, menganggap pemerintah melakukan sensor konten. Dalam hal kritik terhadap pemerintah serta kasus kebakaran hutan dan lahan, kedua lembaga menemukan sensor konten marak. Direktur Eksekutif Remotivi Yovantra Arief, Jumat (13/11/2026), m»»»
Menkomdigi dorong lindungi industri pers di tengah dominasi digital
Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong penguatan perlindungan industri pers nasional melalui kebijakan dan kolaborasi antarmedia guna menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas di tengah dominasi platform digital. Meutya mengatakan pemerintah berupay»»»
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9392393/original/083047000_1794046641-WhatsApp_Image_2026-11-07_at_13.00.13__1_.jpeg)
Awas, Perusahaan Tak Setor Dana Cadangan Pesangon Bisa Kena Pidana
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewanti-wanti para pengusaha agar segera bersiap menyisihkan dana cadangan pesangon (DCP). Pasalnya, terdapat ancaman sanksi pidana apabila perusahaan ingkar dalam memenuhi hak pesangon pekerja. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Indu»»»
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
Comment