Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudi menegaskan ekonomi hijau merupakan prioritas utama pembangunan nasional. "Bagi Indonesia, (ekonomi hijau) ini bukan soal pilihan atau narasi atau sekadar mengikuti tren global, m»»»

Liputan6.com, Bandung - Panitia Khusus (Pansus) 11 DPRD Kota Bandung terus menyempurnakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025–2045. Sejumlah masukan dari pemerintah pusat hingga dinamika kebijakan terbaru menjadi perhatian dalam »»»

Apa yang dapat Anda pelajari dari artikel ini? 1. Apa saja catatan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran? 2. Mengapa konsolidasi politik masih menjadi agenda pemerintahan Prabowo-Gibran? 3. Apakah satu tahun pertama pemerintahan juga menjadi tradisi politik di negera-negara di dunia? Pemerintahan »»»

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa ke depannya penerima bantuan sosial (bansos) hanyalah ditujukan pada tiga golongan, yakni: l»»»

Kami telah memutuskan untuk menambah enam SPBUN, yakni dua di Kabupaten Maluku Tengah, dua di Kabupaten Seram Bagian Timur, dan dua di Kota Ambon.Ambon (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan pihaknya melakukan penambahan enam stasiun pengisian bahan ba»»»

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% akan berakhir pada 30 Juni 2024. Langkah ini diperkirakan akan mempengaruhi tren permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) perbankan. Insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian ru»»»

PEMERINTAH maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus dapat menjamin tersedianya anggaran untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024 jika berlangsung hingga dua putaran. Tanpa jaminan itu, lembaga eksekutif dan legislatif terkesan menginginkan Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran. Pakar huku»»»

Merdeka.com - Seorang pengusaha bernama Kami Tohari (50) divonis penjara selama 2 Tahun dan dan didenda sebesar Rp2 miliar karena sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Nurbaeti Munawaroh selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ba»»»