Tak Tunjukkan Bukti Audit BPK pada Praperadilan, Kuasa Hukum Tom Lembong Sebut Kejagung Lakukan Penipuan Publik

Have anything to say about this article?

You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.

Comment
Cancel
Your comment has been sent successfuly! Thank you.
Saura Indonesia 25.11.2024. 07:02

Tak Tunjukkan Bukti Audit BPK pada Praperadilan, Kuasa Hukum Tom Lembong Sebut Kejagung Lakukan Penipuan Publik

Suara.com - Kuasa Hukum Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menyebut Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penipuan publik. Hal itu dia sampaikan dalam sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Tom Lembong ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan »»»

suara.com
Liputan6 Indonesia 14.01.2024. 10:16

Gaet Vietnam, Lobster Indonesia Bakal Makin Mendunia

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama perikanan dengan Vietnam. Kerja sama ini dinilai membawa prospek cerah pada pengembangan budidaya lobster, serta memperbesar peluang Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok lobster d»»»

liputan6.com
Kompas Indonesia 24.09.2023. 14:39

KAI Logistik Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi Anda lulusan Sarjana (S1) dari jurusan Akuntansi yang ingin berkarier di perusahaan perkeretaapian, simak lowongan pekerjaan berikut ini. PT Kereta Api Logistik atau KAI Logistik membuka lowongan kerja untuk posisi Supervisor Accounting. Lowongan kerja ini diperuntukkan b»»»

money.kompas.com
Tribun News Indonesia 10.03.2023. 19:40

Sugeng Sebut Sudah Jadi Tugas IPW Kritik Kinerja Polri Agar Sesuai Peraturan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso kembali dipanggil sebagai saksi dalam perkara eks Dirut PT CLM Helmut Hermawan oleh Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan. Sugeng mengaku enggan memenuhi panggilan tersebu»»»

tribunnews.com
Detik Indonesia 28.01.2023. 07:48

KPU Bakal Batalkan Status Peserta Pemilu Parpol Tak Lapor Dana Kampanye

Jakarta - KPU RI menyiapkan sanksi jika partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 tidak menyerahkan laporan akhir dana kampanye (LADK). KPU mengatakan sanksi itu berupa pembatalan status peserta Pemilu. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan aturan itu terdapat dalam Pasal 67 PKPU Nomo»»»

news.detik.com
Have anything to say about this article?

You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.

Comment
Cancel
Your comment has been sent successfuly! Thank you.