Motor Listrik BGN Dibeli Rp 42 Juta per Unit, Dugaan Mark Up Capai Rp 1 Triliun
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
CommentYour comment has been sent successfuly! Thank you.
Motor Listrik BGN Dibeli Rp 42 Juta per Unit, Dugaan Mark Up Capai Rp 1 Triliun
JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga adanya penggelembungan anggaran atau mark up pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan, nilai»»»
Banggar DPR Minta Pemerintah Segera Ubah Kebijakan Subsidi Energi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah hendaknya segera mengubah kebijakan subsidi energi. Pernyataan ini disampaikan Said merespons ancaman krisis energi di tengah konflik yang melanda Timur Tengah. “Subsidi LPG sebaiknya di arahkan kepada 40 persen penduduk yang berpen»»»
Irma Chaniago Setuju Parpol Tak Kelola MBG: NasDem Tak Punya SPPG
Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI yang juga Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago sepakat jika partai politik tak ikut mengelola program makan bergizi gratis (MBG). Irma mengatakan NasDem sebagai institusi tak mempunyai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Sebetulnya persoalan MBG adalah buka»»»
Said Abdullah: Thomas Djiwandono Mumpuni Jadi Deputi Gubernur BI
Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai Thomas Djiwandono Mumpuni untuk menduduki jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). "Secara proporsional kita tempatkan dulu seorang Thomas Djiwandono. Beliau ini jadi Wamenkeu karena memang punya reputasi, cre»»»
Soal Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Legislator: Pimpinan DPR Mengkaji Lebih Dahulu
, JAKARTA - Ketua Banggar DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut parlemen memang telah menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang isinya usul pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. "DPR sebagaimana yang disampaikan sudah menerima surat tersebut," kata S»»»
Purnawirawan TNI Desak Gibran Dimakzulkan, Politikus PDIP Said Abdullah Sebut Pemakzulan Masih Asing
JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengungkapkan bahwa DPR telah menerima surat terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka . Kendati demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menilai surat tersebut tidak serta merta bisa langsu»»»
Ngotot Lengserkan Gibran, Surat Fachrul Razi Dkk Ternyata Tak Bisa Ujug-ujug Diproses DPR, Kenapa?
Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak bisa tiba-tiba langsung diproses di parlemen. Legislator PDIP ini menilai, ada kajian yang akan d»»»
DPR Setujui Belanja Pemerintah Pusat Rp1.090,8 Triliun di 2024, Ini Alokasinya
DPR akhirnya menyepakati belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.090,8 triliun dalam RUU APBN 2024. IDXChannel - DPR akhirnya menyepakati belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.090,8 triliun dalam RUU APBN 2024. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani I»»»
Duh, Otorita IKN Belum Punya Rusun Buat 600 Pegawainya
Jakarta, IDN Times - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) belum memiliki rumah dinas untuk pegawainya di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu disebabkan belum adanya dana untuk pembangunan rumah susun (rusun). "Kami belum ada alokasi untuk pembangunan tower rusun untuk pegawai kami sendiri. Jadi, k»»»
RI Bentuk Tentara Siber, Anggaran & SDM Masih Jadi Kendala!
Jakarta, CNBC Indonesia- Anggota Komisi I, Rizki Natakusumah menilai gagasan pembentukan Matra Siber sangat penting untuk dipertimbangkan sebagai langkah penguatan pertahanan dan keamanan siber Indonesia. Rizki mengatakan Indonesia membutuhkan TNI yang adaktif terhadap persoalan global termasuk sek»»»
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
Comment