Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan bahwa kerja sama dengan Jerman untuk memobilisasi teknologi hingga keuangan. “Jerman salah satu partner penting bagi kami untuk mencapai objektif pembangunan Indonesia.»»»

Liputan6.com, Jakarta Laporan Good Government Index (CGGI) 2024 : Asia Focus yang dilakukan oleh Chandler Institute of Governance (CIG) menyoroti kinerja pemerintahan di kawasan Asia. Secara umum negara-negara Asia memiliki kekuatan pada pilar Financial Stewardship yaitu kemampuan mengelola keuanga»»»

Jakarta - Pesan berlatar biru yang memuat lambang Garuda kembali muncul di media sosial. Kali ini gerakan itu muncul untuk menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025. Kenaikan PPN itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpa»»»

Suara.com - Pemerintah berencana menaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal itu sesuai UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menanggapi wacana itu, Sunan selaku buruh mengaku keberatan. Dia mengaku dalam sebulan hanya meneri»»»

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Jiddan, meminta pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakuk»»»

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas menekankan pentingnya transformasi ekonomi lokal, ketahanan sosial, dan pelestarian lingkungan perdesaan. Sebab, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2021, tercatat ada 9.075 desa rentan terhadap bencana dan dampak d»»»

Kemenkeu mengatakan fasilitas pembebasan PPN ini ditujukan untuk mendukung penyediaan setidaknya 230.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. IDXChannel - Pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan hunian layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu»»»

Iklan TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta agar Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas tetap memasukkan isu perbatasan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 - 2029. Hal tersebut disam»»»