Penjelasan Kelola Dana Negara Rp200 T, Tegaskan Menkeu Tertipu Bank Himbara Hoaks
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
CommentYour comment has been sent successfuly! Thank you.
Penjelasan Kelola Dana Negara Rp200 T, Tegaskan Menkeu Tertipu Bank Himbara Hoaks
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi membantah informasi menyesatkan yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalami kerugian akibat "ditipu" oleh bank-bank milik negara (Himbara) senilai Rp200 triliun. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pe»»»
Pengarusutamaan Indikator Pendapatan
SAAT ini, kabinet pemerintahan baru telah terbentuk, sementara APBN 2025 telah disahkan, bahkan sebelum pergantian pemerintahan. Menurut siaran pers resmi Kementerian Keuangan, APBN 2025 bertujuan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menghadapi tantangan g»»»
Rekening Penampungan Sebagai Solusi Pengganti Bank Garansi
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka pelaksanaan APBN dimulai dari awal Januari sampai dengan akhir Desember setiap tahunnya. Artinya, APBN berlaku selama satu tahun, dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Sehingga, alokasi belanja APBN yang»»»
Tata Kelola Asuransi masih harus Diperkuat
WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam bidang asuransi dan dana pensiun (dapen), antara lain memastikan tata kelola asuransi menjadi lebih baik, serta memperbesar dan memperkuat pasar asuransi dan potensi yang dimiliki. Sebab potens»»»
Singapura Bersiap Hadapi Pandemi Selanjutnya
Singapura - Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Singapura, Lawrence Wong bicara soal respons pemerintah setelah menangani pandemi COVID-19. Pemerintah kini bersiap lebih dini menghadapi kemungkinan pandemi selanjutnya di masa mendatang. Dia mengaku saat ini pemerintah tengah berdiskusi»»»
Realisasi Dana Kesehatan 5 Tahun Terakhir Sebelum Alokasi Wajib Hilang
Pemerintah dan DPR sepakat menghapus ketentuan anggaran belanja wajib (mandatory spending) untuk sektor kesehatan yang ditetapkan lima persen dari APBN per tahunnya. Penghapusan ini pun dituangkan dalam UU Kesehatan terbaru, yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (11/7) kema»»»
Transaksi QRIS di NTB Mencapai Rp 264,74 Miliar dari Januari-Mei 2023
Iklan TEMPO.CO, Mataram - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat (KPw BI NTB) mencatat transaksi pedagang selama lima bulan pertama 2023, menggunakan QRIS () mencapai Rp 264,74 miliar. Nilai tersebut berasaal dari 2,49 juta transaksi. Kepala KPw BI NTB Heru Saptaji mengemukakannya sew»»»
Minim Risiko, Pemerintah Dorong Masyarakat Berinvestasi di SBN
Semarang, Beritasatu.com – Pemerintah terus mendorong masyarakat berinvestasi pada surat berharga negara (SBN) agar terhindar dari investasi yang merugikan. Salah satu cara yang digunakan untuk mendorong hal itu dengan melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi, seperti yang dilakukan Kementerian K»»»
Berantas Sindikat Penyaluran TKI Ilegal, Pemberian Sanksi Bakal Dipertegas
Untuk mengantisipasi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja tersebut pihaknya akan memperketat terkait pengaturan sanksi apabila ada jasa penyalur PMI ilegal. IDXChannel - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan saat ini tren pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI mula»»»
Bukan Pandemi, Inflasi Kini Jadi Tantangan Terbesar Ekonomi Global
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejak 2022, pandemi covid-19 sudah bukan menjadi tantangan lagi bagi ekonomi global. Melainkan lonjakan inflasi di sejumlah negara maju kini menjadi risiko terbesar bagi ekonomi global. "Dan dengan itu respon dari bank sentral, khusus»»»
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
Comment