REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Seorang anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk menstruasi, khususnya pembalut. Desakan ini mengemuka dengan alasan keterjangkauan harga dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan. Anggota Komisi»»»

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah mengkaji ulang pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk menstruasi, khususnya pembalut, dengan mempertimbangkan keterjangkauan kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan.Menurut Selly, dikutip di Ja»»»

PPh 22 marketplace mulai berlaku 1 November 2026 dengan tarif 0,5% omzet, sementara pedagang mengaku keberatan dan sebagian belum mengetahui kebijakan tersebut. Pedagang melakukan siaran langsung saat menjual pakaian melalui aplikasi belanja daring (e-commerce) di Thamrin City, Jakarta, Rabu (30/9/»»»

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan, komitmen pemerintah untuk tetap menghormati seluruh hak wajib pajak (WP) dalam pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meski demikian, tata kelola manajemen restitusi tetap diperketat untuk memastikan tingkat kepatuhan dan v»»»

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mulai menerapkan sistem pemungutan pajak pertamabahan nilai (PPN) transaksi diigital lintas negara (SPP-TDLN). Mekanisme ini berlaku efektif mulai 25 September 2026 untuk memungut PPN atas transaksi barang dan ja»»»

DJP Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat menyerahkan seorang Wajib Pajak (WP) kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat menyerahkan seorang Wajib Pajak (WP) kepada Kejaks»»»

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan perbaikan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua menjadi prioritas pemerintah. Hal itu untuk memastikan penyalurannya tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Penegasan ter»»»

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menekankan bahwa penyempurnaan manajemen Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua kini menjadi fokus utama pemerintah. Langkah ini diambil untuk menjamin distribusi dana yang lebih efisien, akurat, dan mampu memberikan perubaha»»»

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memperkuat pembenahan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar penyalurannya berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, persoalan utama Dana Otsus bukan »»»

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Selatan I memblokir rekening 57 wajib pajak senilai Rp 80 miliar sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I Arif Mahmudin Zuhri mengatakan, pemblokiran»»»

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan perluasan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah susun (rusun) subsidi hingga tipe 45. Usulan ini menyusul rencana perluasan cakupan rumah susun dalam program pembiayaan subs»»»

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan sekitar 8 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi dicoret dari daftar penerima seiring rencana refocusing atau penataan ulang sasaran program agar lebih tepat sasaran. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah tersebut »»»

Bea Cukai Tindak Tiffany & Co Rp97,49 Miliar, Ini Rinciannya06 Jun 2026, 02:02 WIBTriyan PangastutiNewsChannelAdd as Preferred sourceIlustrasi Cadangan Devisa (IDN Times/Arief Rahmat)Intinya Sih Bea Cukai menjatuhkan sanksi administratif Rp97,49 miliar kepada Tiffany & Co setelah audit menemukan tu»»»

, JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan perkembangan dugaan praktik penyelundupan barang, dan underinvoicing atau membayar lebih rendah dari nilai seharusnya yang dilakukan oleh Tiffany & Co. Djaka menjelaskan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jaka»»»