JAKARTA, iNews.id - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan perluasan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah susun (rusun) subsidi hingga tipe 45. Usulan ini menyusul rencana perluasan cakupan rumah susun dalam program pembiayaan subs»»»

BP Tapera mengusulkan perluasan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah susun (rusun) subsidi hingga tipe 45. IDXChannel - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan perluasan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN D»»»

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Daerah di Indonesia belum ada yang merealisasikan penerbitan surat utang daerah atau municipal bond, meskipun pemerintah pusat telah memberikan dukungan sejak akhir tahun lalu. Kementerian Keuangan, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bah»»»

Jakarta - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengatakan pihaknya akan melakukan refocusing anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2027. Arumsari menyebut pihaknya juga akan mengkaji penerima manfaat supaya tepat sasaran dengan program tersebut. "Jadi tadi sebenarnya saya »»»

JAKARTA - Badan Gizi Nasional ( BGN ) memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berkurang dari anggaran sebelumnya. Hal ini terjadi karena BGN akan melakukan penataan ulang terkait jumlah penerima manfaatnya.Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa dalam rapat tertutu»»»

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan sekitar 8 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi dicoret dari daftar penerima seiring rencana refocusing atau penataan ulang sasaran program agar lebih tepat sasaran. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah tersebut »»»

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan, anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berasal dari pos pendidikan dan kesehatan. Hal itu disampaikan Agustina saat ditanya apakah anggaran MBG untuk 2027 masih akan berasal pos pendidikan sebagaim»»»

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komnas Perempuan karena masih terdapat sejumlah program yang belum mendapatkan alokasi dana. Menurut dia, alokasi anggaran yang perlu menja»»»

Bea Cukai Tindak Tiffany & Co Rp97,49 Miliar, Ini Rinciannya06 Jun 2026, 02:02 WIBTriyan PangastutiNewsChannelAdd as Preferred sourceIlustrasi Cadangan Devisa (IDN Times/Arief Rahmat)Intinya Sih Bea Cukai menjatuhkan sanksi administratif Rp97,49 miliar kepada Tiffany & Co setelah audit menemukan tu»»»

, JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan perkembangan dugaan praktik penyelundupan barang, dan underinvoicing atau membayar lebih rendah dari nilai seharusnya yang dilakukan oleh Tiffany & Co. Djaka menjelaskan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jaka»»»

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, mengungkapkan bahwa pihaknya menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan perhiasan Tiffany & Co berupa tagihan pabean dan denda dengan nilai sekitar Rp 97,49 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas denda sebesar Rp 78,5 »»»

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tengah menyusun skema insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 sampai 100 persen untuk pembelian kendaraan listrik murni atau battery electric vehicle (BEV). “PPN ditanggung pemeri»»»