Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penambahan akumulasi setoran pajak dari aktivitas ekonomi digital. Hingga Juni 2026 atau akhir Semester I-2026, setoran pajak ekonomi digital sebesar Rp54,71 triliun. Angka ini naik sekitar Rp1,86 triliun diband»»»

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan perbaikan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua menjadi prioritas pemerintah. Hal itu untuk memastikan penyalurannya tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Penegasan ter»»»

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menekankan bahwa penyempurnaan manajemen Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua kini menjadi fokus utama pemerintah. Langkah ini diambil untuk menjamin distribusi dana yang lebih efisien, akurat, dan mampu memberikan perubaha»»»

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memperkuat pembenahan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar penyalurannya berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, persoalan utama Dana Otsus bukan »»»

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mengatakan keberadaan Satu Data Indonesia (SDI) bisa menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah. Menurut dia, penghematan anggaran bisa dicapai karena sistem Satu Data Indonesia yang rancangan Undang-Undang-n»»»

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Selatan I memblokir rekening 57 wajib pajak senilai Rp 80 miliar sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I Arif Mahmudin Zuhri mengatakan, pemblokiran»»»

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan perluasan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah susun (rusun) subsidi hingga tipe 45. Usulan ini menyusul rencana perluasan cakupan rumah susun dalam program pembiayaan subs»»»

BP Tapera mengusulkan perluasan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah susun (rusun) subsidi hingga tipe 45. IDXChannel - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan perluasan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN D»»»

JAKARTA - Badan Gizi Nasional ( BGN ) memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berkurang dari anggaran sebelumnya. Hal ini terjadi karena BGN akan melakukan penataan ulang terkait jumlah penerima manfaatnya.Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa dalam rapat tertutu»»»

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan sekitar 8 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi dicoret dari daftar penerima seiring rencana refocusing atau penataan ulang sasaran program agar lebih tepat sasaran. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah tersebut »»»

Bea Cukai Tindak Tiffany & Co Rp97,49 Miliar, Ini Rinciannya06 Jun 2026, 02:02 WIBTriyan PangastutiNewsChannelAdd as Preferred sourceIlustrasi Cadangan Devisa (IDN Times/Arief Rahmat)Intinya Sih Bea Cukai menjatuhkan sanksi administratif Rp97,49 miliar kepada Tiffany & Co setelah audit menemukan tu»»»

, JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan perkembangan dugaan praktik penyelundupan barang, dan underinvoicing atau membayar lebih rendah dari nilai seharusnya yang dilakukan oleh Tiffany & Co. Djaka menjelaskan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jaka»»»

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tengah menyusun skema insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 sampai 100 persen untuk pembelian kendaraan listrik murni atau battery electric vehicle (BEV). “PPN ditanggung pemeri»»»