Pembahasan Revisi UU Pemilu Ditargetkan Agustus 2026
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
CommentYour comment has been sent successfuly! Thank you.
Pembahasan Revisi UU Pemilu Ditargetkan Agustus 2026
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera difoto dalam diskusi dialektika di Press Room DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta(Susanto/MI) ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengungkapkan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu ditargetkan mulai berlangsun»»»
Rusdi Masse Kirim Surat Mundur ke NasDem, Diduga Bergabung ke PSI
, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi NasDem Rusdi Masse Mappasessu mengajukan surat permohonan sebagai kader parpol dengan moto restorasi Indonesia itu. Kabar Rusdi Masse mengajukan surat mundur ini terkonfirmasi oleh Bendum NasDem Ahmad Sahroni melalui layanan pesan, Kamis (22/1).»»»
Mendikdasmen Ungkap Banyak Anggota DPR Lulusan Paket C
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan peran penting program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menekan angka putus sekolah di Indonesia. Bahkan, kata dia, tidak sedikit anggota dewan yang merup»»»
Makan Bareng di Rumah Anies Baswedan, Koalisi Perubahan Siapkan Deklarasi Bersama
JAKARTA - Sejumlah petinggi dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar makan siang bareng di di Pendopo Anies Baswedan, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023). Mereka di antaranya Sugeng Suparwoto, Willy Aditya, Tengku Riefky, Sohibul Iman, dan Sudirman Said. Per»»»
Maju Capres, PDI-P Yakin Anies Tak akan Menang di Jawa Tengah
Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul meyakini, Anies Baswedan tidak akan memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jawa Tengah. Pasalnya, ia menyebut, basis pemilih Jawa Tengah adalah PDI-P. “Oh kala»»»
Kuasa Hukum PKS Kritisi Argumentasi MK Soal Presidential Threshold 20 Persen
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainuddin Paru mengkritisi argumentasi yang selalu dikemukakan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa norma Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Menurutnya. argumentasi tersebut ti»»»
Gugatannya soal UU Pemilu Ditolak MK, Prima: Putusan Tidak Adil!
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatannya uji materi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tidak adil. Adapun Mahkamah menolak gugatan Partai PRIMA yang menguji materi Pasal 173 Ayat (1) »»»
Independensi KPU dan Bawaslu Dipertanyakan
Suara.com - Independensi Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu dipertanyakan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus. Dia menyebut langkah KPU dan Bawaslu berkonsultasi dengan DPR untuk membahas tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai sebagai hal yang "aneh." "Bag»»»
Formappi: Idealnya Tidak Perlu Ada Presidential Threshold pada Pilpres
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ramai diperbincangkan. Adapun Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 tentang Presidential Threshold mengat»»»
Have anything to say about this article?
You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.
Comment