JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, rencana redefinisi tindak pidana korupsi tidak akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Menurut dia, penyesuaian definisi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi komi»»»

Jakarta (ANTARA) - Rencana penyempurnaan definisi tindak pidana korupsi tidak akan mendegradasi upaya pemberantasan rasuah, demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. “Pasti tidak. Namanya kan menyempurnakan. Artinya, »»»

Usulan tentang redefinisi korupsi terkait adanya unsur kerugian negara yang tidak bisa serta merta masuk dalam tindak pidana korupsi, memunculkan polemik. Persoalan menjadi kompleks saat konteks kerugian negara menyangkut sebuah keputusan bisnis. Lantas, bagaimana kerugian negara yang bisa berujung»»»