SKB 3 Menteri Jadikan Program RBI Mandatori Daerah

Have anything to say about this article?

You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.

Comment
Cancel
Your comment has been sent successfuly! Thank you.
IDN Times Indonesia 1h

SKB 3 Menteri Jadikan Program RBI Mandatori Daerah

SKB 3 Menteri Jadikan Program RBI Mandatori di Daerah15 Sep 2026, 11:34 WIBLia HutasoitNewsChannelAdd Us on GoogleMenteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat dalam Rapat Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan di Posko Utama Satgas Karhutla Provinsi Sumatra Selatan, Kota Palemba»»»

idntimes.com
Liputan6 Indonesia 17h

24 Ribu Kopdes Merah Putih Selesai Dibangun, Segera Jalani Verifikasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sebanyak 24 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang telah selesai dibangun akan menjalani proses verifikasi dan validasi. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bangunan koperasi telah memenuhi spesifikasi d»»»

liputan6.com
Antara Indonesia 18h

Tito minta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak jadi program wajib daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi program wajib pemerintah daerah dan masuk dalam rencana pembangunan serta anggaran daerah 2027. Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin mengatakan hal tersebut bi»»»

antaranews.com
CNN Indonesia Indonesia 19h

Tito Imbau Kepala Daerah Dukung Proses Verifikasi & Validasi Kopdeskel

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepala daerah mendukung proses verifikasi dan validasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel). Langkah ini diperlukan untuk memastikan bangunan dan berbagai sarana pendukung yang telah dibangun sesuai dengan spes»»»

cnnindonesia.com
TV ONE Indonesia 22h

Baru 16,77% Batas Desa Tuntas, Kemendagri Dorong Percepatan demi Kepastian Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mendorong percepatan penegasan batas desa secara definitif karena kejelasan wilayah dinilai menjadi fondasi kepastian hukum desa sekaligus mendukung pemenuhan hak masyarakat, terutama dalam administrasi pertanahan. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemente»»»

tvonenews.com
Have anything to say about this article?

You can report: fake news, misinformation, error, more information, additional data, etc.

Comment
Cancel
Your comment has been sent successfuly! Thank you.