Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memberlakukan pengenaan bea keluar (BK) ekspor emas per 23 Desember 2025. Aturan BK ekspor emas ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025. Direktur Strategi Perpajakan, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan FIskal (DJSEF)»»»

Wawancara Menteri Perindustrian: Dari Gas, Koordinasi, sampai Proteksi (2/2)Kementerian Perindustrian mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait kebutuhan gas untuk dalam negeri agar industri bisa semakin berdaya saing. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Pada bagian pertama, Menteri Perindustrian Agus »»»

Jakarta - Di tengah proses kontestasi Pemilihan Kepada Daerah yang cukup menyita banyak perhatian dan dinamika di berbagai daerah, beberapa pemberitaan media massa menyampaikan pemerintah akan melaksanakan pembatasan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite pada awal Oktober 2024 sebagai upaya m»»»

Kita lagi ngusulin juga perpanjangan ke Kementerian Keuangan, hari ini kita sampaikan surat tersebutJakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali mengusulkan perpanjangan insentif pajak berupa tax holiday dan mini tax holiday untuk penanaman modal di 18 se»»»

JAKARTA - Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau ( CHT ) yang berlebihan secara terus-menerus dinilai akan memberatkan pelaku industri hasil tembakau (IHT). Namun, jika pemerintah tetap ingin melanjutkan rencana kenaikan cukai, sejumlah pihak merekomendasikan agar kenaikannya moderat, tidak lebih dari»»»

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menyoroti pelemahan rupiah atas dolar Amerika Serikat (AS) akhir-akhir ini. Menurut dia, tidak selamanya keperkasaan dolar berdampak negatif bagi industri dan ekspor nasional, karena bisa menjadi momen»»»

Liputan6.com, Jakarta PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID menyatakan komitmennya untuk terus konsisten mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Melalui PT Indonesia Battery Corporation (IBC), holding BUMN pertambangan ini mendorong penguatan nilai tambah dari potensi »»»

Iklan TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merespons pengajuan ke Mahkamah Konstitusi terhadap aturan pungutan pajak atas hiburan tertentu dengan batas bawah 40 persen dan batas atas 75 persen. itu diajukan oleh Asosiasi Spa Terapis Indonesia (AS»»»