Suara.com - Kementerian Pertanian menegaskan bahwa penanganan kasus ketidakhadiran dan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), atas nama Dr. Ir. Indah Megahwati, M.P., dilakukan secara objektif, berbasis data, dan sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.»»»

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan penanganan kasus ketidakhadiran dan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Indah Megahwati dilakukan berdasarkan data administratif dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus ini menjadi p»»»

Di Hari Apoteker Sedunia ini, kami mengajak rekan-rekan apoteker untuk bersama mewujudkan Indonesia lebih sehatJakarta (ANTARA) - Peran apoteker dalam menjaga kesehatan masyarakat kini semakin meluas seiring berkembangnya era digital, karena tidak hanya melayani pasien di apotek, apoteker kini hadi»»»

Jakarta - Sekjen Kementerian Pertanian nonaktif Kasdi Subagyono mengaku dilema dan takut kehilangan jabatan jika tak mengikuti perintah mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Hal itu disampaikan Kasdi saat diperiksa sebagai saksi mahkota yakni terdakwa yang bersaksi untuk terd»»»

Liputan6.com, Jakarta Liputan6.com dan KapanLagi Youniverse menggelar Festival 6 pada Sabtu, 8 Juli 2023. Acara konser musik lintas generasi akan berlangsung selama dua hari, sampai Minggu, 9 Juli 2023 di Senayan Park, Jakarta Pusat. Selain menyajikan penampilan dari musisi papan atas, Festival 6 j»»»

Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dianggap sebagai kemunduran demokrasi karena membuka peluang berkurangnya pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD sepert»»»

DPRD DKI Jakarta resmi membentuk panitia khusus (Pansus) Jakarta pascaperpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan pembentukan Pansus Jakarta ini merupakan hal penting. "Banyak permasalahan ada di dalamnya, misalnya tentang IKN, bagaimana »»»

, JAKARTA - Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta Nur Baitih mengingatkan pemerintah tentang kesepakatan bersama DPR RI soal penyelesaian pegawai non-ASN. Dia menyebut sebelumnya ada tiga mekanisme penyelesaian honorer yang disepakati pemerintah dan DPR RI. Pertama, honorer diberi kesempatan ikut sele»»»