Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi, koperasi, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan tidak menghapus skema pemberian prioritas. Sebaliknya, pemerintah akan memperbaiki mekan»»»

Jakarta - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai izin usaha pertambangan (IUP) ke perguruan tinggi, koperasi, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan tidak boleh melalui penunjukan langsung. MK menyatakan pemberian IUP secara prioritas harus den»»»

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun Mahkamah Konstitusi atau MK telah memutuskan bahwa pengelolaan tambang tidak dapat dilakukan melalui penunjukan langsung pada ormas keagamaan, koperasi, dan BUMN, pemerintah menilai sebaliknya. Aturan turunan pun segera dibuat supaya model penunjukan langsung dan pemberia»»»

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke perguruan tinggi, koperasi hingga organisasi masyarakat keagamaan tidak menggugurkan penunjukan sebelumnya. "Enggak, enggak ada dan tidak ada di dalam pasal yang diujikan enggak a»»»