Jakarta - Sidang gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 (PHPU) terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka memanas. Ahli pihak Gibran diusir oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hingga berbuntut panjang pada pelaporan ke Majelis Kehor»»»

JAKARTA - Akademisi Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menilai Surat Keterangan Penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran Rakabuming Raka, dalam proses pencalonan tetap sah secara hukum selama belum dicabut, atau dibatalkan melalui mekanisme hukum. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah s»»»

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memeriksa laporan terhadap Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan hakim Arsul Sani terkait pengusiran ahli dalam sidang gugatan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna mengatakan pemeriks»»»